home ANALISIS, Internasional Turki dalam Pergumulan Politik

Turki dalam Pergumulan Politik

  • Mengenal Arab Spring

Fenomena Arab Spring[1] telah menarik banyak perhatian dunia. Krisis politik yang bergulir di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara secara langsung telah menuntut keterlibatan pihak internasional baik dalam konteks negara maupun organisasi internasional. Berawal dari aksi protes dan unjuk rasa di Tunisia menimbulkan efek domino yang kuat dengan aksi protes yang terjadi di Mesir, Libya hingga saat ini di Suriah.

Secara garis besar aksi protes di sejumlah negara Arab mempunyai pola dan motivasi yang sama. Masyarakat yang tergabung dalam aksi protes menginginkan demokratisasi dalam pemerintahan yang dianggap otoriter, korup dan tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Mobilisasi masyarakat dari berbagai kelas sosial secara langsung telah memberikan legitimasi sosial yang hilang dari rezim berkuasa yang dianggap represif. Aksi protes ini kemudian semakin menjadi perhatian internasional ketika dalam waktu cepat bergulir di beberapa negara Arab dan pada akhirnya mampu menggulingkan pemerintahan yang berkuasa.[2]

Awal mula protes terjadi di Tunisia pada akhir Desember 2010 ketika salah seorang pedagang buah melakukan aksi bakar diri yang kemudian diikuti unjuk rasa massa.[3] Poin utama tuntutan tersebut terkait tindakan brutal penegak keamanan dan korupsi akut yang melanda pemerintahan Tunisia. Beberapa minggu setelah unjuk rasa dilakukan, Presiden Zine al-Abidine Ben Ali melarikan diri keluar dari Tunisia. Demonstran menganggap ini sebuah kemenangan dengan berhasil menurunkan Ben Ali dari jabatannya sebagai presiden Tunisia yang kemudian mengangkat mantan perdana menteri Mohhammed Gannouchi sebagai pengendali pemerintahan hingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan.[4]

Keberhasilan pelengseran rezim penguasa di Tunisia menjadi momentum dimulainya perguliran krisis politik di negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Tunisia telah membangkitkan semangat masyarakat di negara lain yang mengharapkan hal yang sama. Di Yordania, 5000 orang turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga minyak dan pajak. Dalam kurun waktu yang sama 42 orang di Algeria terluka saat melakukan aksi protes menentang rezim pemerintah.[5] Sama halnya dengan di Tunisia aksi protes mendapat hasil positif. Raja Abdullah di Yordania dan Presiden Algeria Abdalaziz Bouteflika berhasil ditekan untuk membentuk kabinet baru.

Perkembangan Arab Spring ini yang pada saat ini sangat mempengaruhi arah politik Turki dalam beberapa tahun terakhir. Turki yang merupakan negara paling stabil di wilayah padang pasir ini selalu melakukan langkah-langkah tak terduga dalam hubungan politik internasional. Disuatu saat, Turki memiliki konstruksi politik yang baik dengan Amerika dan sekutunya, namun dalam beberapa hal justru lebih dekat dengan Rusia.

 

  • Sekilas Tentang Turki

Semangat  demokratisasi  yang  ada  di Turki, di  satu  sisi merupakan  peluang  bagi Turki untuk meningkatkan citra dan pengaruhnya di kawasan.  Banyak pihak menilai Turki  mampu  menjadi  inspirasi  bagi  pembangunan  demokrasi  di  Timur  Tengah. Tokoh Ennahda dari Tunisia, Rachid Ghannouchi menyatakan bahwa mereka belajar dari  Turki  memadukan  Islam  dengan  modernitas.  Turki  dipandang  sebagai  contoh nyata  bagi  dunia  Arab  dalam  memwujudkan  HAM,  kebebasan  demokrasi  dan kemajuan ekonomi.[6]

Menurut Altunışık  (2005), ada tiga elemen penting dalam pengalaman Turki, yakni sekularisme, demokrasi dan pengaruh internasional. Ketiga elemen ini saling  terkait  dalam  mempengaruhi  pembentukan  dan  pengembangan  pengalaman demokratisasi Turki dan identitas negara Turki sebagai salah satu negara demokratis di Timur Tengah. Keterkaitan ketiga elemen tersebut dalam membangun pengalaman Turki bisa dilihat dari dinamika perkembangan politik modern Turki. Awal sejarah Turki  ditandai  dengan  adanya  sekularisasi  yang  dilakukan  oleh  Mustafa  Kemal Atatürk.  Sekularisasi  ini  merupakan  upaya  Atatürk  untuk  melakukan  modernisasi terhadap  kondisi  Turki  yang  dianggap  sudah  jumud  dan  tidak  sesuai  dengan perkembangan  zaman  modern  pada  masa  itu.  Ataturk kemudian  melakukan  upaya  pemisahan  agama  dari  politik  secara  ketat  (dikenal dengan  istilah  laikik)  dengan  mengupayakan  pembentukan  undang-undang  sekuler dalam pemerintahan Turki yang baru, melarang perkumpulan agama untuk melakukan kegiatan  tanpa  seizin  pemerintah,  serta  melarang  penggunaan  simbol-simbol keagamaan di publik.  Proses sekularisme yang dilakukan oleh Atatürk pada masa itu memang mengundang  kontroversi  dari  masyarakat  yang  sudah  berada  dalam kekuasaan Kesultanan Turki Usmaniyah yang terbiasa dengan hukum Islam. Namun, seiring waktu, perlawanan tersebut diredam oleh pemerintah  Atatürk  yang  mencoba untuk  melakukan  represi  terhadap  kelompok-kelompok  reaksioner  serta memberlakukan sistem partai tunggal dalam politik Turki yang menghalangi adanya perdebatan politik mengenai sekularisme.[7]

Dalam  perkembangan  selanjutnya,  sekularisme  mulai  menghadapi  kritik  dan tantangan  seiring  terjadinya  proses  demokratisasi  di  Turki  pada  pertengahan  tahun 1950-an.  Penerapan  sistem  multipartai  memungkinkan  munculnya  beberapa  partai Islam  (meskipun  dalam  skala  yang  kecil)  dan  partai  dengan  arus  ideologi  yang berbeda  di  Turki  sehingga  memungkinkan  adanya  pandangan-pandangan  alternatif tentang  sekularisme. Pandangan  alternatif  terkait sekularisme Turki yang paling utama dikemukakan oleh Demokratik Parti (DP)  yang menjadi  partai  berkuasa  pada  tahun  1950,  dimana  DP  mencoba untuk merevisi pandangan sekularisme yang dijalankan dengan ketat oleh pemerintahan sebelumnya menjadi sekularisme yang lebih moderat dan menghormati hak-hak kaum beragama untuk  menjalankan  agamanya  di  ruang  publik  politik.  Namun, adanya  dominasi  pihak  Kemalis  (pengikut  Atatürk)  yang  terdiri  dari  politisi  dan tentara  dalam  perpolitikan  Turki  tidak  memungkinkan  terjadinya  perubahan  secara signifikan  dalam  pandangan  terkait  sekularisme  di  Turki  yang  memberikan  ruang kepada para pemeluk beragama untuk menjalankan keyakinannya.[8]

Pada  kurun  1960-1970,  perpolitikan  Turki  mulai  diramaikan  oleh  partisipasi dari  gerakan-gerakan  sosial  masyarakat  yang  digerakkan  oleh  basis  massa  Islam konservatif.  Gerakan  sosial  masyarakat  tersebut  diantaranya  adalah  gerakan  Hizmet yang  dimunculkan  oleh  Muhammad  Fethullah  Gülen,  gerakan  Nurcu  yang dimunculkan  oleh  Bediuzzaman  Nursi,  dan  gerakan  Milli  Görüs  yang  dimunculkan oleh  Necmettin  Erbakan.  Milli  Görüs  menjadi  sebuah  gerakan  yang  memiliki momentum yang besar dan memiliki intensi untuk terlibat dalam perpolitikan Turki untuk  mempromosikan  agenda-agenda  dari  kalangan  Islam  konservatif,  diantaranya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan moralitas dan masalah yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  kaum  miskin  di  daerah  pedalaman  Turki. Gerakan  Milli  Görüs  melihat  bahwa  adanya  sekularisme  yang  diterapkan Turki bukannya menghasilkan kemajuan bagi negara Turki, namun kemunduran, sehingga sistem sekularisme yang telah diterapkan  Turki perlu direvisi bahkan diubah karena tidak  sesuai  dengan  semangat  masyarakat  Turki.   Seiring  waktu,  Milli  Görüs berkembang menjadi partai. Dalam beberapa kesempatan, partai yang didirikan oleh basis  massa  Milli  Görüs  terus  berubah  karena  adanya  tekanan  politik  dari  pihak berkuasa.[9]

 

  • Posisi Turki dalam Konflik Suriah

Hubungan  Turki  dengan  Suriah  sebelum  konflik  dapat  dikatakan  sangat  baik. Hal  ini  ditandai  dengan  banyak  pencapaian  dalam  hubungan  kedua  negara. “International  Crisis  Group”  menyebutkan  bahwa  Turki  dan  Suriah  sempat  terlibat ketegangan  politik  pada  1998 soal  dukungan  Suriah  terhadap  pemberontak  Kurdi. Setelah melalui serangkaian diplomasi, hubungan kedua negara kemudian membaik.[10]

Hubungan  kedua  negara  terus  membaik  ditandai  dengan  meningkatnya kerjasama  ekonomi.  Phillips  (2012)  menerangkan  bahwa  Turki  telah  mengeluarkan Suriah dari isolasi diplomatik dengan  menjadi fasilitator  dialog dengan negara-negara Barat serta Israel. Hubungan baik tersebut membuat pemerintah Turki, khususnya PM Erdoğan memiliki keyakinan  bahwa Assad mau mendengarkan nasihat Ankara  untuk mengakomodasi tuntutan oposisi.[11]

Reaksi  yang  ditunjukkan  Turki  terhadap  Suriah  sangat  dinamis  pada  awal revolusi  bergulir. Turki  telah  merubah  pendekatan  persuasif  menjadi  konfrontatif hanya dalam jangka waktu singkat.  Rangkaian reaksi  ini membuat hubungan kedua negara  berubah  drastis  dari  bersahabat  hingga  bermusuhan.  Hal  ini  merupakan konsekuensi yang diambil Turki atas sikapnya yang konfrontatif terhadap Assad.[12]

Sikap  konfrontatif  ini  salah  satunya  ditunjukkan  oleh  kemarahan  pemimpin Turki. Phillips menyatakan perubahan sikap ini juga terkait kemarahan personal dari Erdoğan  yang  merasa  dikhianati  serta  dipermalukan  oleh  Assad  yang  dianggap sebagai sahabat.[13] Sikap ini bisa dipahami dari banyaknya pernyataan keras  Erdoğan terkait konflik Suriah.  Erdoğan  merasa frustasi akan sikap pemerintah Suriah  yang tidak  mengindahkan  nasihat  dan  permintaan  Turki  untuk  mengakomodasi  tuntutan oposisi.  Hal ini  kemudian  mengungkap pengaruh Turki terhadap Suriah  yang tidak sebesar  perkiraan  semula.  Wajar  jika  Erdoğan  merasa  malu  karena  sangat  percaya diri atas pengaruh tersebut. Alasan personal tersebut menjadi salah satu  pendorong langkah-langkah tegas atas konflik Suriah.[14]

Turki  pada  akhirnya  harus  bermusuhan  dengan  rezim  Assad.  Meski  terkesan pahit  mengingat  hubungan  kedua  negara  yang  sempat  sangat  dekat,  hal  ini merupakan  keniscayaan.  Turki  lebih  berkepentingan  menjaga  citra  sebagai  negara pro-demokrasi dan HAM dibandingkan dengan menjaga hubungan bilateral semata. Oleh  karena  itu,  dapat dinilai  bahwa  permusuhan  kedua  negara  hanya  akan berakhir  jika  pemerintahan  demokratis  muncul  di  Suriah.  Pada  akhirnya,  konflik Suriah telah merusak capaian prinsip  “zero problems with neighbors”  yang selama ini dipegang pemerintahan Turki dalam menjalankan politik luar negerinya.[15]

 

  • Pergeseran Politik Turki Pada Masa Erdogan

Turki berawal dari sebuah bentuk kekhalifahan yang dikenal dengan Ottoman Empire. Selama beberapa dekade Ottoman mencapai puncak kekuasaan yang ditandai dengan penaklukan dan perluasan wilayah. Akan tetapi sayangnya Ottoman kemudian mengalami kemunduran. Oleh bangsa Eropa, Kekhalifahan Usmaniyah dijuluki sebagai “The Sick Man” sebagai ejekan mereka akan tanda-tanda kemunduruan kekhalifahan. Besarnya gelombang ketidak-puasan menjadi latar belakang munculnya pemberontakan. Puncaknya, pada tahun 1924, Kekhalifahan Usmani runtuh.[16]

Berdirinya republik Tuki menjadikan sekularisme sebagai garis politik utama yang sama sekali tidak boleh diganggu-gugat. Sistem ini kemudian disahkan dalam konstitusi 1982 pasal 2. The Republic of Turkey is a democratic secular and social State governed by the rule of law[17] Sekularisme bagi Mustafa Kemal[18] merupakan pilihan paling tepat untuk membawa Turki menjadi lebih baik, sejajar dengan negara-negara Barat, khususnya kawasan Eropa. Adapun politik luar negeri Turki yang dijalankan Turki pada masa itu adalah Peace at Home and Peace Abroad dengan memprioritaskan Bangsa Barat sebagai patron utamanya.[19] Dari segi ekonomi Turki lebih memprioritaskan kerjasama dengan negara-negara Eropa. Walaupun sedikit mengalami kendala akibat perselisihan politik dengan negara-negara Eropa, Mustafa Kemal tetap menjadikan Eropa sebagai kiblat ekonomi mereka, dengan melihat fakta bahwa Eropa sangat maju dalam perdagangan dan kecanggihan teknologi.[20]

Adapun tujuan kebijakan luar negeri Turki dalam pemerintahan Erdogan adalah untuk mencapai integrasi maksimal dan kerjasama penuh dengan semua negara tetangga. Tujuan tersebut disandarkan pada empat instrumen utama, yaitu:[21]

  1. Keutuhan keamanan. Keamanan bukanlah zero sum game dimana keselamatan negara A bisa tercapai dengan mengorbankan kesejahteraan negara B.
  2. Semua masalah yang terkait dengan interaksi Turki dalam dunia intenasional harus dapat diselesaikan melalui proses diplomasi dan interaksi politik.
  3. Saling ketergantungan ekonomi. Turki akan memperkuat sektor ekonominya sehingga akan tercipta saling ketergantungan dengan negara-negara yang menjadi mitranya. Hal ini sangat penting untuk mencapai dan menjamin perdamaian yang berkelanjutan.
  4. Harmoni budaya dan saling menghormati.

Berdasarkan kepentingan nasional di atas, Turki kemudian merumuskan politik luar negerinya dalam kebijakan multi arah dan multi dimensi.[22] Hal ini menjadi dasar Turki dalam memperluas jaringan kerjasama ke berbagai negara di dunia. Sehingga dari sinilah, kita bisa mengetahui bahwa langkah-langkah politik Turki sulit untuk ditebak, karena Turki mampu menempatkan diri ditengah-tengah proxy war antara Barat dan Timur.

 

=========================

Ditulis oleh : IDIK SAEFUL BAHRI, S.H.

 

 

 

=========================

Referensi:

[1] Arab Spring yang pada kenyataannya terjadi pada pertengahan musim dingin telah menjadi frase yang digunakan untuk menggambarkan pergolakan politik di beberapa negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

[2] Atika Puspita Marzaman, Kebijakan Luar Negeri Turki Dalam Intervensi Nato Ke Libya, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada), hlm. 27.

[3] “Witnesses Report Rioting in Tunisian Town” diambil melalui http://www.reuters.com/article/2010/12/19/ozatp-tunisia-riot-idAFJOE6BI06U20101219, akses pada 11 Januari 2017.

[4] “Zine al-Abidine Ben Ali forced to flee Tunisia as protesters claim victory,” diambil melalui http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/14/tunisian-president-flees-country-protests, akses pada 11 Januari 2017.

[5] “Timeline Arab Spring, A brief summary of key events up until December 23, 2011,” tersedia di: http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/87/87711_chronologic_timeline_arabian_spring.pdf

[6] S. Calleya, M. Wohlfeld (ed), Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean, (Malta: University of Malta, 2012), hlm. 370-371.

[7] Hadza Min Fadhli Robby, Peran Turki Sebagai Norm Entreprneur Dalam Upaya Lokalisasi Norma Demokrasi Di Timur Tengah, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada), hlm. 22.

[8] Ibid.

[9] Ibid., hlm. 23.

[10] International Crisis Group, “Turkey and The Middle East: Ambitions and Constraints’,  Europe Report N°203, 7  April 2010. hlm. 11.

[11] C. Phillips, ‘Into the Quagmire: Turkey’s Frustated Syria Policy’, Middle East and North Africa Programme, Desember 2012, Chatam House, hlm. 2-3.

[12] Lilik Prasaja, Reaksi Turki Terhadap Konflik Suriah, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada), hlm. 32

[13] C. Phillips, Into the Quagmire: Turkey‟s Frustated Syria Policy‟, Middle East and North

Africa Programme, Desember 2012, Chatam House, hlm. 6.

[14] Lilik Prasaja, op.cit, hlm. 32.

[15] Ibid., hlm. 33.

[16] Atika Puspita Marzaman, Kebijakan Luar Negeri Turki Dalam Intervensi Nato Ke Libya, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada), hlm. 61.

[17] Hal ini sebagimana tercantum dalam Konstitusi Republik Turki 1982, Pasal 2.

[18] Mustafa Kemal Pasha diberi julukan At-TaTurk atau Pendiri Turki. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kesultanan Usmani dan berdirinya Republik Turki dapat dilihat dalam Nuri Eren, Turkey Today and Tommorow: An Experiment in Westernization, New York: Frederick A. Praeger, 1963, dan Erik J. Zurcher, Sejarah Modern Turki, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

[19] “Republic of Turkey Ministry of Fereign Affairs,” diambil melalui http://www.mfa.gov.tr/, akses pada 11 Januari 2017.

[20] Atika Puspita Marzaman, op.cit, hlm. 62.

[21] Ahmed Davotoglu, “Turkish Foreign Policy and The EU in 2010,” Turkish Policy Quarterly, Volume 8 Number 3, Fall 2009, hlm.13.

[22] Emiliano Alessandri, “The New Turkish Foreign Policy and The Future of Turkey-EU Relations,” Instituto Affari Internazionali,Documenti IAI. Februari 2010, hlm. 8.

Facebook Comments
TAGS:

IDIK SAEFUL BAHRI

Idik Saeful Bahri, S.H. adalah warganet yang aktif mempromosikan hubungan kuat antara Keagamaan, Kenegaraan, dan Kebudayaan. Bahwa ketiganya merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi, bukan merupakan bagian terpisah yang saling bertentangan. Islam, Indonesia, dan Tradisi, dapat hidup beriringan dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena diatas ketiganya berdiri suatu fondasi kuat yang alamiyah dari Tuhan, yaitu Kemanusiaan. Konflik atas dasar pertentangan diantara agama, negara, dan budaya, seharusnya dapat dihindari karena kesadaran akan unsur kesatuan makhluk (Kemanusiaan). Dalam sebagian tulisannya, Idik Saeful Bahri biasa menggunakan nama pena, yakni @idikms.

Tinggalkan Balasan

Bahasa Rakyat