home OPINI Themis si Dewi Keadilan

Themis si Dewi Keadilan

SAYA MENCURI SEBATANG RANTING DIHUKUM 3 BULAN, DAN DIA KORUPSI TRILIUNAN DIHUKUM 5 TAHUN, ADIL KAH HUKUM? (Misalnya)
.
Ada 3 tujuan hukum yg sangat dikenal di lingkungan akademisi maupun praktisi hukum, yaitu: (1) keadilan hukum; (2) kepastian hukum; (3) kemanfaatan hukum.
.
Dari ketiga tujuan tersebut, yg paling sering berbenturan dan menjadi perdebatan panjang adalah pertarungan antara “keadilan” melawan “kepastian hukum”. Sederhananya, jika ada seorang nenek mencuri 2 buah jeruk, kemudian dia didakwa atas pencurian dengan hukuman 1 tahun (misalnya), maka akan ada 2 sikap putusan yg bisa dijatuhkan.
.
Mungkin saja seorang hakim memutus perkara tsb sesuai dengan dakwaan (1 tahun) karena tunduk terhadap undang-undang (kepastian hukum). Model seperti ini biasanya dapat ditemui di negara2 civil law. Sistem civil law/eropa kontinental dapat ditemui di eropa daratan, seperti Belanda, Perancis, Jerman, termasuk negara2 bekas jajahannya, diantaranya Indonesia.
.
Mungkin juga, seorang hakim memutus bebas terdakwa/ si nenek tersebut, karena berpendapat bahwa penghukuman terhadap pencurian jeruk tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sementara korupsi masih tumbuh subur di negara tersebut (misalnya). Putusan hakim ini juga didasarkan pada pendapat juri yg merupakan representasi dari perwakilan masyarakat. Konsep2 seperti ini biasa ditemui di negara2 common law/ anglo saxon, yang meliputi negara Inggris atau lebih tepatnya Britania Raya (hasil dari invasi bangsa anglo-saxon) beserta bekas jajahannya, termasuk Amerika Serikat.
.
Sehingga kesimpulan sederhana sejauh ini (walaupun tidak sepenuhnya benar), negara2 yg menganut sistem civil law, lebih dominan terhadap kepastian hukum. Sementara penganut common law, lebih condong memperjuangkan keadilan. Hal ini tentu saja hanya kesimpulan dipermukaan, karena sebagian besar dari kita memahami, dalam perkembangan tata hukum sebuah negara (Indonesia misalnya), tidak mutlak menganut civil law, namun juga mengadopsi konsep common law dalam beberapa peraturan perundang-undangannya.
.
Kembali ke pertarungan “keadilan” vs “kepastian hukum”. Kita bedah pertarungan ini dalam sudut pandang yg sederhana, namun memuat kajian filosofis.
.
Ada sebuah fakta yang bisa menunjukkan hal menarik dari konsepsi sebuah patung dalam dua pemikiran yang berbeda, dan tentunya mengalirkan kesimpulan yang berbeda pula. Hukum di hampir seluruh negara di dunia, biasanya disimbolkan dengan “Dewi Keadilan”, diambil dari mitologi yunani dewi “Themis” (lady justitia dalam mitologi romawi) yg memiliki hubungan dengan Zeus (Jupiter dalam romawi). Themis merupakan dewi yg lahir dari hukum dan adat istiadat. Boleh juga dikatakan, Themis ini adalah menteri hukum dan HAM di era kepemimpinan presiden Zeus.
.
Di sebagian besar negara2 Barat, baik itu yg menganut sistem civil law (Belanda, dkk) maupun common law (Inggris, dkk), dewi keadilan biasanya digambarkan dengan mata tertutup. Apa makna dari mata patung yg tertutup ini? Filosofisnya beranjak dari konsep “keadilan”. Bahwa (katanya), dengan mata tertutup, hukum harus menyelesaikan perkara secara objektif (tanpa memihak). Apakah benar argumentasi demikian? Bagi saya, hal ini bisa benar, dan bisa juga salah.
.
Mengapa bisa benar dan bisa salah? Karena faktanya, patung dewi keadilan di Jerman (civil law) yang juga diadopsi oleh Jepang (pengadopsian ini karena akibat dari hubungan Jepang-Jerman dalam Perang Dunia ke 2), justru mata nya tidak ditutup. Argumentasi filosofisnya berkata sebaliknya, bahwa sebenarnya mata dewi keadilan yang tertutup itu, justru menjadi pendorong pelaksanaan konsep “kepastian hukum”, dan mengesampingkan konsep “keadilan”. Hukum dituntut untuk memutus sebuah pelanggaran dengan menjadikan undang-undang sebagai tolak ukur objektivitas secara mutlak. “Kepastian hukum” dianggap sebagai penghantar “kemanfaatan hukum” yang abadi.
.
Namun untuk patung bermata terbuka, memiliki makna bahwa hukum seharusnya juga dapat melihat realita sosial di masyarakat. Undang-undang bukan menjadi panduan yang dominan dalam memperjuangkan tujuan hukum. Sehingga, hukum tidak buta dalam menilai “keadilan” untuk mencapai “kemanfaatan hukum”. Bahwa undang-undang tetap digunakan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, namun juga tidak buta dalam melihat kondisi sensitif yang dirasakan masyarakat.
.
Alih-alih hanya memperjuangkan “kepastian hukum”, masyarakat (utamanya kelas menengah ke bawah) justru kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Namun alih-alih hanya memperjuangkan “keadilan”, kewibawaan hukum juga akan jatuh.
.
Sehingga pada prinsipnya, “keadilan” dan “kepastian hukum” harus berjalan seirama. Namun andaikan terdapat suatu ketimpangan, maka dominan kan proporsi “keadilan”, namun juga tidak menghilangkan sama sekali “kepastian hukum”. Karena mendominankan “keadilan”, akan mewujudkan “kemanfaatan” yang jauh lebih besar. Dan karena Themis disebut sebagai “dewi keadilan”, bukan “dewi kepastian”, sehingga seharusnya dapat diberikan minimal poin 51 banding 49 untuk pertarungan keadilan vs kepastian.

.

Ditulis oleh : IDIK SAEFUL BAHRI, S.H.

Facebook Comments
TAGS:

IDIK SAEFUL BAHRI

Idik Saeful Bahri, S.H. adalah warganet yang aktif mempromosikan hubungan kuat antara Keagamaan, Kenegaraan, dan Kebudayaan. Bahwa ketiganya merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi, bukan merupakan bagian terpisah yang saling bertentangan. Islam, Indonesia, dan Tradisi, dapat hidup beriringan dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena diatas ketiganya berdiri suatu fondasi kuat yang alamiyah dari Tuhan, yaitu Kemanusiaan. Konflik atas dasar pertentangan diantara agama, negara, dan budaya, seharusnya dapat dihindari karena kesadaran akan unsur kesatuan makhluk (Kemanusiaan). Dalam sebagian tulisannya, Idik Saeful Bahri biasa menggunakan nama pena, yakni @idikms.

Tinggalkan Balasan

Bahasa Rakyat