home OPINI Kriteria Ulama Kontemporer

Kriteria Ulama Kontemporer

Akhir-akhir ini, upaya-upaya dari beberapa ormas yang mengajak umat Islam untuk membela ulama semakin banyak. Kasus Ahok menjadi pembuka bermunculannya sikap seperti ini. Saat Ahok “dianggap” melakukan penistaan agama, ormas-ormas Islam muncul menyuarakan untuk membela agama dan ulama.

Namun permasalahan muncul di kemudian hari. Orang-orang sekarang berebut untuk mendapatkan gelar ulama. Tengok saja, manakala ada orang Islam yang dipukul misalnya, muncul dukungan untuk membela agama dan ulama. Jadi seolah-olah orang Islam yang dipukul tadi menganggap dirinya ulama. Pandangan penulis ini tidak asal-asalan. Lihat saja realita yang ada. Ketika seorang Novel Bamukmin dari pengurus FPI salah menyebutkan nama Pizza Hut, dengan kata Fitsa Hats, para pendukung Ahok banyak yang mencelanya. Setelah banyak celaan yang datang kepada dirinya, Novel Bamukmin dengan banyak argumen mengatakan, “Mereka sedang menghinakan ulama”. Lihat ini, Novel Bamukmin memposisikan dirinya sebagai ulama.

Lebih dari itu, baru-baru ini, FPI terlibat perseteruan panjang dengan ormas GMBI. Bahkan, beberapa anggota FPI dipukul oleh anggota GMBI. Dan lagi-lagi menggunakan siasat yang sama, akun-akun FPI mengkampanyekan untuk memerangi ormas GMBI, karena telah berbuat anarkis kepada ulama. Pertanyaannya, benarkah orang-orang yang dipukul GMBI itu masuk kriteria ulama? Ini yang menjadi persoalan. Seolah-olah FPI ini memberikan gelar ulama dengan tanpa banyak pertimbangan, sehingga setiap orang memiliki kemungkinan menjadi ulama.

Ulama dalam referensi Islam di Indonesia berbeda maknanya dengan kiai, ustadz, dai, profesor, dan istilah-istilah lain. Ulama juga tidak identik dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Banyak pengurus di MUI yang sama sekali bukan ulama. Apakah bendahara atau sekretaris di MUI itu bisa disebut ulama, padahal mereka tidak memiliki kapasitas? Tentu saja tidak bisa. Ulama juga tidak identik dengan ormas Nahdlatul Ulama. Walaupun namanya tercantum kata “Ulama”, namun tidak semua pengurus di PBNU adalah ulama. Istilah kiai juga bagi penulis, tidak langsung identik dengan ulama. Kiai di kampung kadangkala hanya sebagai gelar kehormatan dari masyarakat kepada seseorang yang dianggap dituakan. Seorang profesor juga tidak identik dengan ulama. Hanya karena kuliah di luar negeri hingga mendapatkan gelar profesor, seseorang belum bisa dikatakan sebagai ulama. Ini yang seharusnya dipahami bersama oleh masyarakat.

Karena banyaknya pihak yang menggunakan istilah ulama ini untuk kepentingannya, sehingga penulis memiliki kepedulian untuk menjelaskan syarat-syarat atau kriteria yang seharusnya ada dalam diri seorang ulama. Perlu juga dicatat disini, bahwa gelar ulama adalah gelar yang disematkan oleh masyarakat kepada seseorang yang sudah memenuhi persyaratan tersebut, bukan orang tersebut menisbatkan diri sebagai ulama. Ini kekeliruan yang terjadi dalam realitas sekarang. Banyak orang menisbatkan dirinya sebagai ulama, sehingga terkesan menyombongkan diri.

Berikut penulis menjabarkan beberapa syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang ulama, diambil dari Fiqh Tradisionalis, oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam (NURIS) Antirogo Jember), yaitu sebagai berikut :

  1. Berkemampuan untuk menggali hukum dari Al-Quran, termasuk didalamnya harus mengetahuiAsbab al-Nuzul (latar belakang turunnya Al-Quran), Nasikh Mansukh (ayat yang mengganti atau diganti),Mujmal-Mubayyan (kalimat yang global dan parsial), Al-Amwa Al-Khash (kalimat yang umum dan khusus),Muhkam-Mutasyabih (kalimat yang jelas dan samar).
  2. Memiliki ilmu yang luas tentang Hadis Nabi Muhammad saw., terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum sepertiAsbab Al-Wurud (latar belakang munculnya Hadis) dan Rijal Al-Hadis (sejarah para perawi hadis).
  3. Menguasai persoalan-persoalan yang disepakati Ulama (Ijma’).
  4. Memahami Qiyash serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum.
  5. Menguasai Bahasa Arab dan gramatikanya secara mendalam, seperti Ilmu Nahwu, Sharaf, Balaghah dan lainnya.
  6. Harus menguasai Kaidah-Kaidah Ushul Al-Fiqh (cara memproduksi hukum).
  7. Memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam, yakni memahami bahwa tujuan utama hukum Islamadalah Rahmah li Al-Alamin, yang terpusat pada usaha untuk menjaga perkara Dharuriyyat (primer atau pokok),
    Hajiyyat (sekunder atau pelengkap), dan Tahsiniyyat (tersier dan keindahan).
  8. Mempunyai pemahaman serta metodologi yang dapat dibenarkan untuk menghasilkan keputusan hukum.
  9. Mempunya niat dan akidah yang benar. Dengan kata lain, tujuannya bukan untuk mengejar dan mencari pangkat serta kedudukanduniawi, namun niatnya murni karena Allah swt., ingin mencari hukum demi kemaslahatan seluruh manusia.

Namun dari pada itu, perkembangan zaman telah mengantarkan suatu seleksi yang seharusnya lebih ketat. Bagi penulis, ada suatu kriteria yang jauh lebih luas dari pada kriteria di atas. Pengetahuan akan hukum positif yang berlaku di negara tersebut, mengetahui arus perpolitikan nasional, mengetahui seluk-beluk budaya dan tradisi di masyarakat, dan lain-lainnya, menjadi pertimbangan penulis untuk memberikan gelar ulama kepada seseorang.

Sehingga, dari semua kriteria tersebut, pilihan penulis di Indonesia  hanya jatuh pada satu orang, ialah Hadratus Syeikh KH. Maimoen Zubair, dari Pondok Pesantren Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Beliau adalah termasuk Dewan Mustasyar PBNU. Bagi penulis, kriteria-kriteria ulama hanya cocok untuk beliau, setidaknya untuk Indonesia, sejauh penulis mengamati sepak terjang banyak kiai di negeri ini.

Selain beliau ahli dalam bidang ushul fikih, hadits, dan tafsir, namun beliau juga paham akan mekanisme hukum di Indonesia, paham arah perpolitikan nasional, paham akan budaya dan tradisi masyarakat, paham sejarah kebangsaan, dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Sehingga, fatwa-fatwa Mbah Moen sangat relevan untuk diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Ditutup dengan pertanyaan terakhir, masih tetapkah anda memberikan gelar ulama kepada seseorang yang tidak memiliki kapasitas diatas?

 

==========================

Ditulis oleh : IDIK SAEFUL BAHRI, S.H.

Facebook Comments
TAGS:

IDIK SAEFUL BAHRI

Idik Saeful Bahri, S.H. adalah warganet yang aktif mempromosikan hubungan kuat antara Keagamaan, Kenegaraan, dan Kebudayaan. Bahwa ketiganya merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi, bukan merupakan bagian terpisah yang saling bertentangan. Islam, Indonesia, dan Tradisi, dapat hidup beriringan dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena diatas ketiganya berdiri suatu fondasi kuat yang alamiyah dari Tuhan, yaitu Kemanusiaan. Konflik atas dasar pertentangan diantara agama, negara, dan budaya, seharusnya dapat dihindari karena kesadaran akan unsur kesatuan makhluk (Kemanusiaan). Dalam sebagian tulisannya, Idik Saeful Bahri biasa menggunakan nama pena, yakni @idikms.

Tinggalkan Balasan

Bahasa Rakyat